Respons Bambang Widjojanto Sikapi Tuntutan 1 Tahun Bagi Terdakwa Kasus Penganiayaan Novel Baswesan

Respons Bambang Widjojanto Sikapi Tuntutan 1 Tahun Bagi Terdakwa Kasus Penganiayaan Novel Baswesan

Pimpinan KPK RI Periode 2011 2015 Bambang Widjojanto menyoroti tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada dua terdakwa penyerang Novel Baswedan. Sebelumnya, Rahmat Kadir Mahulette, terdakwa penyiraman air keras jenis asam sulfat kepada penyidik senior KPK itu dituntut satu tahun penjara. Adapun Ronny Bugis yang memboncengi Rahmat juga dituntut dengan hukuman yang sama dengan Rahmat yakni satu tahun penjara karena dianggap terlibat dalam kasus tersebut.

Bambang menilai tuntutan yang diberikan JPU belum memenuhi hak persamaan di depan hukum (equality before the law) bagi Novel Baswedan sebagai korban. "Equality nya itu bukan sekadar seluruh pihak yang ada dalam seluruh proses persidangan itu mempunyai hak yang sama, tapi korban itu juga mempunyai hak dan diwakili kepentingan dari Kejaksaan," kata Bambang dalam webinar bertajuk 'Sengkarut Pengungkapan Kasus Penyerangan Novel Baswedan, Kita Bisa Apa?' Sabtu (27/6/2020). "Pertanyaannya adalah equality before the law orang yang menjadi korban itu sudah diwakili kepentingannya? Prinsip dasar equality before the law itu hari ini sedang dilanggar," tambahnya.

Pria yang akrab disapa BW itu menjelaskan tujuan hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil dan ada asas yang digunakan yaitu asas fair, imparsial, impersonal, and objekkif. Menurutnya, perkara ini bukan sekadar proses sidang cepat, sederhana dan biaya ringan. Tapi juga ada isu penting yaitu prosesnya harus dilakukan jujur agar tidak memihak.

"Prinsip dasar untuk memenuhi tujuan pidana tidak tercapai atau diingkari atau lebih dahsyat lagi dimanipulasi, diselingkuhi," ucapnya. "Dengan begitu sebenarnya tujuan pemidanaan tidak tercapai karena ada pelanggaran terhadap asas paling tidak asas fair, impartial, impersonal dan objective," katanya. Nama penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, kembali mencuat ketika tim jaksa penuntut umum (JPU), terdiri dari Ahmad Patoni, Satria Irawan, dan Fedrik Adhar, hanya mengajukan tuntutan 1 tahun penjara terhadap terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis.

Dua orang oknum anggota Polri itu dituduh sebagai pelaku penyiraman air keras terhadap Novel, pada 11 April 2017 lalu, dan tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tuntutan 1 tahun penjara itu memicu kegemparan karena terlalu ringan. JPU beralasan para terdakwa menyesali perbuatannya, telah meminta maaf kepada Novel dan keluarganya, serta perbuatan itu tidak sengaja. “Meski sejak awal persidangan kasus itu banyak kejanggalan, saya tetap saja terkejut ketika dua terdakwa hanya dituntut 1 tahun penjara. Saya tidak mengerti mengapa sampai segitunya. Apakah memang JPU tidak yakin mereka pelakunya? Atau memang seperti apa, saya tidak mengerti," ujar Novel.

Saya yakin sekarang mereka gemetaran. Karena apa? Mereka tahu saya tidak takut. Saya tidak pernah merasa menyesal berbuat kebaikan sehingga kemudian diserang orang. Selain itu saya tidak pernah merasa susah terkait keadaan ini. Saya yakin saat ini gemeteran pelakunya, ketakutan. Orang tidak ada yang kuat menutupi perbuatan jahat. Hal terpenting, jangan beranggapan orang berbuat jahat itu hebat, bahkan dikasih gelar.

Secara tak sadar kita menyanjung penjahat. Kita melihat penjahat itu seolah olah besar besar. Padahal kita sendiri yang membesarkan dia. Mungkin dibantu setan. Meski sejak awal persidangan kasus itu banyak kejanggalan, saya tetap saja terkejut ketika dua terdakwa hanya dituntut 1 tahun penjara. Saya tidak mengerti mengapa sampai segitunya. Apakah memang JPU tidak yakin mereka pelakunya? Atau memang seperti apa, saya tidak mengerti. Itu merupakan hal yang keterlaluan dan tidak masuk akal.

Apa yang saya alami masuk kategori penganiayaan berat, berencana, akibatnya luka berat, dan yang diserang adalah aparatur. Kalau terjadi terhadap orang lain, saya pun akan marah. Tapi memang saya sudah dari awal mempersiapkan diri untuk sabar, bersikap tenang. Kalau saya punya harapan terlalu tinggi, saya khawatir jadi emosional dan putus asa. Tapi kondisi itu bukan hanya terkait dengan diri saya. Ini menghina bangsa. Melukai rasa keadilan public dan ini keterlaluan sekali. Yang pertama soal faktanya dulu. Katanya minta maaf, tapi faktanya belum pernah tuh. Jadi fakta itu tidak benar.

(Minta maaf) kepada saya tidak pernah, kepada keluarga saya juga tidak pernah. Kalau saya masih hidup (minta maaf) mestinya sama saya dong. Kalau saya sudah meninggal baru (minta maaf) sama keluarga. Terus yang kedua dibilang menyesali, masak iya? Kita lihat di persidangan dia teriak teriak, memaki maki. Masak itu menyesali? Definisi menyesali ini mesti dipelajari lagi. Begitu juga dengan pertimbangan (terdakwa) dinas di kepolisian. Harusnya itu jadi pemberatan. Sebagai aparat seharusnya mengayomi masyarat dan aparat yang lain, ini justru malah menyerang. Mestinya bukan jadi hal yang meringankan, tapi memberatkan. Aneh ya, kok dibalik balik.

Sebagai korban saya tidak bisa apa apa. Sistem peradilan pidana di Indonesia, kepentingan saya sebagai korban diwakili oleh JPU. Apakah saya bisa banding? Tidak bisa. Apakah saya bisa protes melalui mekanisme formal? Tidak bisa. Saya hanya bisa diam. Kalaupun saya melakukannya, apa faedahnya? Bukankah terjadinya kejanggalan yang vulgar dan terang terangan itu selau kami sampaikan melalui protes terbuka. Harapan kami, negara mengetahui. Negara kan aparaturnya banyak, dipimpin oleh presiden tentunya.

Terkait dengan diri saya, bukankah saya sudah memaafkan, bukankah saya sudah menerima apapun yang terjadi dengan diri saya. Namun penegakan hukum yang berantakan dan porak poranda itu tidak boleh dibiarkan. Mengapa? Kepentingan negara untuk membangun masyarakat, membangun negara, yang paling mendasar adalah membangun penegakkan hukum. Saya ingin mengingatkan kembali, dalam rangka pemberantasan korupsi, KPK sudah sering sekali diserang. Saya beberapa kali diserang. Pegawai KPK selain saya juga diserang. Bahkan pimpinan KPK periode lalu juga diserang. Semuanya tidak ada yang diungkap. Pertanyaannya sederhana, "tidak diungkap itu mengapa?"

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )